Pemerintah Kabupaten Tapin terus mendorong percepatan penataan ruang sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi wilayah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Bungur sekaligus Konsultasi Publik (KP) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR WP Bungur.
.Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapin tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Tapin, H. Juanda, di Aula Tamasa Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, perwakilan Kodim 1010 Rantau, Kantor Pertanahan, staf ahli, para asisten, kepala SKPD dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, anggota Forum Penataan Ruang (FPR), instansi vertikal, perguruan tinggi, serta konsultan penyusun RDTR WP Bungur.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tapin H. Juanda mengatakan, pelaksanaan FGD I RDTR WP Bungur dan KP I KLHS RDTR WP Bungur merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan RDTR yang dilakukan secara partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Region I yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (29/9/2026). Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan penyusunan RDTR di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Kalimantan.
“FGD I RDTR Wilayah Perencanaan Bungur merupakan salah satu tahapan krusial yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tapin untuk melakukan penataan, menyepakati delineasi batas wilayah, serta menyaring berbagai isu strategis terkait pemanfaatan ruang di kawasan Bungur,” ujarnya.
H. Juanda menegaskan, penyusunan RDTR bukan sekadar memenuhi aspek administratif perencana